Rabu, 09 Oktober 2024

Tanah Laut – Sat Samapta Polres Tanah Laut melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menggelar patroli presisi di berbagai lokasi rawan tindak pidana di wilayah hukum Polres Tanah Laut, Rabu (9/10).  Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta memberikan sosialisasi melalui dialog dan sambang kepada warga.

Patroli dilakukan oleh personel Sat Samapta Polres Tanah Laut dengan menyasar sejumlah objek vital seperti perkantoran, tempat ibadah, destinasi wisata, serta lokasi-lokasi keramaian lainnya. Selain menjaga situasi tetap kondusif, patroli ini juga memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan Polres Tanah Laut untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukum mereka. Dengan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, diharapkan tercipta suasana yang lebih aman dan nyaman.

Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya kegiatan patroli presisi ini sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat. 

"Kami akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta mencegah terjadinya tindakan kriminal di wilayah Tanah Laut," ujarnya.

Patroli ini juga diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta partisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban bersama.


Polri telah berhasil menyelamatkan anak-anak Yayasan Panti Asuhan yang mengalami tindakan pelecehan seksual di Tangerang. Hal ini merupakan komitmen Polri dalam melayani masyarakat. 


"Ini merupakan bukti nyata komitmen dan konsistensi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kaum rentan, dalam hal ini anak-anak," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, di Mabes Polri, Rabu (9/10/2024).


Ia menegaskan, pelayanan terhadap kaum rentan khususnya anak menjadi perhatian khusus Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hingga dibentuk Direktorat PPP dan PPO yang baru.


"Untuk memaksimalkan pelayanan Polri terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kaum rentan dan anak, Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk direktorat PPA dan PPO yang baru sebagai langkah strategis dan kolaboratif," jelasnya. 


Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan anak di Yayasan Panti Asuhan di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.


Dari hasil pengungkapan Polisi menangkap tiga orang pelaku yakni S (49 tahun), yang merupakan ketua yayasan panti asuhan. S adalah pelaku utama. Kemudian Dua orang rekan S, yaitu YB (30) dan YS (28) alias A, menjadi pengasuh anak-anak. Saat kecil, YB dan YS adalah korban S ketiganya mempunyai penyimpangan seksual sesama jenis, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.


Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, kasus itu terungkap saat korban berusia 16 tahun melakukan pelaporan ke Polresta Tangerang, pada 2 Juli 2024. Korban melaporkan pencabulan yang dilakukan oleh ketua yayasan S di panti asuhan yang telah berdiri sejak 2006 


"Kasus ini terkuak saat kami terima laporan RK pada 2 Juli 2024. Kemudian kami lakukan penyelidikan lebih lanjut," Ucap Zain dalam konfrensi Pers Di Mapolrestro Tangerang Kota, Selasa, (8/10/2024).


Saat membuat Laporan di SPKT Polrestro Tangerang Kota RK didampingi oleh F, kerabatnya. Atas laporan tersebut kemudian Polisi melakukan pemeriksaan visum di RSU Tangerang didampingi petugas, yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan.


"Kita proses dengan melakukan pemeriksaan pada para saksi dengan total 11 orang," ucapnya.


Sejak laporan 2 Juli 2024, proses hukum pada kasus tersebut terkendala, karena kondisi psikis korban yang tertekan, sehingga Kepolisian dan lembaga terkait menunggu kesiapan korban.


Dalam proses penyelidikan diketahui bahwa Korban ternyata bukan hanya pelapor, namun ada korban lain yang merupakan anak-anak.


"Memang untuk anak perlu penanganan khusus, tidak semudah tiba-tiba periksa, anak tersebut butuh kesiapan, sehingga tanggal 30 September 2024 bisa melakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan itu didampingi oleh P2TP2A termasuk dari pelapor saudara RK," jelasnya.


Selanjutnya Polisi melakukan pemanggilan kepada terduga pelaku kemudian menetapkan 3 tersangka yakni S (45) sebagai ketua yayasan, YB (30), YS (28) sebagai pengasuh.


"Dari 3 orang, 2 orang datang yaitu S dan YB, sehingga dari pemeriksaan itu kita tangkap, tetapkan tersangka. Sedangkan YS, DPO setelah pemanggilan dua kali tidak hadir," ungkapnya.


Zain mengatakan, sampai saat ini 7 laporan sudah diterima sejak 2 Juli 2024 hingga Selasa (8/10), dengan rincian 4 anak dan 3 dewasa.


"Awal kami terima tiga laporan, sekarang total ada tujuh laporan, mereka menjadi korban dengan rincian empat anak dan tiga dewasa," katanya di Dinas Sosial Pemkot Tangerang, Selasa (8/10).


Dikesempatan yang sama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kedua tersangka merupakan pemilik dan pengurus yayasan. Kedua tersangka, yakni S dan Y, diduga telah melakukan tindakan pelecehan terhadap 4 orang anak dan 3 orang dewasa, yang semuanya laki-laki.


Tersangka dijerat dengan Pasal 76E juncto Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pencabulan dimaksud dalam Pasal 289 KUHP.


"Ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar," pungkasnya.

TANAH LAUT – Personil Polsek Takisung aktif melakukan patroli di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka memastikan situasi aman dan kondusif selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Tanah Laut.

Kapolsek Takisung Ipda Andi Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, khususnya di wilayah Kecamatan Takisung. Patroli yang dilakukan secara berkala ini bertujuan menjaga ketertiban umum, terutama di lokasi-lokasi vital seperti kantor PPK yang berperan penting dalam proses pemilihan.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar tanpa ada gangguan yang dapat mengganggu ketertiban. Pengamanan ini merupakan upaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, petugas PPK, dan seluruh pihak terkait,” ujar Kapolsek Takisung.

Selain patroli, personil Polsek Takisung juga melakukan koordinasi dengan petugas PPK serta penyelenggara pemilu lainnya untuk meningkatkan kerjasama dalam hal keamanan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar turut serta menjaga situasi yang kondusif, tidak terpancing isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, serta melaporkan setiap potensi gangguan kepada pihak yang berwenang.

Patroli keamanan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas di Kecamatan Takisung, sehingga proses Pilkada di Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan aman, tertib, dan damai sesuai dengan harapan semua pihak.



Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Polri berhasil meningkatkan kualitas dengan perbaikan dan penguatan struktur, salah satunya untuk pelayanan siber.


“Selama pemerintahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Institusi Polri mengalami peningkatan maupun perubahan struktur,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keteranganya, Rabu (9/10/2024).


Trunoyudo mengatakan pembentukan delapan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) menjadi bukti peningkatan Polri tidak hanya di tingkat Mabes Polri, namun sampai ke jajaran paling bawah.


“Pada tahun 2024 di tingkat Polda mengalami peningkatan struktur baru yakni pembentukan Direktorat Reserse Siber atau Ditressiber,” kata Jenderal Polri Bintang Satu tersebut.


Adapun delapan Ditressiber yang dibentuk yakni; Ditressiber Polda Metro Jaya; Ditressiber Polda Sumatera Utara; Ditressiber Polda Jawa Barat; Ditressiber Polda Jawa Tengah; Ditressiber Polda Jawa Timur; Ditressiber Polda Bali; Ditressiber Polda Sulawesi Tengah; dan Ditressiber Polda Papua. 


Perlu diketahui, pembentukan delapan Ditressiber ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas maraknya kasus kejahatan siber yang terjadi selama ini.


Berikut Ditressiber di delapan Polda nantinya akan dijabat oleh; 


1. AKBP Doni Satria Sembiring, Kasubbagopsnal Dittipidsiber Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirressiber Polda Sumatera Utara (Sumut)


2. Kombes Setyo K Heriyanto, Dirreskrimsus Polda Kalimantan Tengah diangkat sebagai Dirressiber Polda Metro Jaya 


3. AKBP Resza Ramadiansyah, Kasubbagrenmin Dittipidsiber Bareskrim diangkat sebagai Dirresiber Polda Jawa Barat


4. Kombes Himawan Sutanto Saragoh, Dirpolairud Polda Bangka Belitung diangkat sebagai Dirressiber Polda Jawa Tengah


5. Kombers R Bagoes Wibisono Handoyo, Pengawas Penyidikan Madya Tingkat III Bareskrim Polri diangkat sebagai Dirressiber Polda Jawa Timur


6. AKBP Ranefli Dian Candra Wadireskrimsus Polda Bali diangkat sebagai Dirressiber Polda Bali


7. AKBP Taufik Sugih Adhadi Kasubbagprogar Bagren Rorenmin Bareskrim Polri diangkat sebagai Dirressiber Polda Sulteng


8. AKBP Syansyrujak Wadirreskrimum Polda Papua diangkat sebagai Dirressiber Polda Papua.

Selasa, 08 Oktober 2024

TANAH LAUT – Personel Polsek Kintap melaksanakan pengamanan dalam kegiatan kampanye terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, Bambang Alamsyah, S.T. dan Ikhwan Khariri, A.Md., yang berlangsung di Desa Salaman, Kecamatan Kintap. Kegiatan kampanye ini merupakan salah satu rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Kapolsek Kintap Iptu Ahmad Baysori menjelaskan bahwa pengamanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan kampanye berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. "Kami dari Polsek Kintap telah menurunkan personel untuk mengamankan lokasi kampanye terbuka ini, guna mencegah terjadinya gangguan keamanan serta memastikan masyarakat dapat mengikuti acara dengan nyaman," kata Kapolsek.

Pasangan calon Bambang Alamsyah dan Ikhwan Khariri menyampaikan visi-misi mereka di hadapan masyarakat Desa Salaman dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan warga yang datang untuk mendengarkan paparan program dari pasangan calon ini.

Pengamanan yang dilakukan oleh personel Polsek Kintap mencakup pengaturan lalu lintas, pengawasan ketertiban di lokasi kampanye, serta berkoordinasi dengan panitia kampanye untuk menjaga kelancaran acara. Selain itu, protokol kesehatan juga tetap diperhatikan guna mencegah penyebaran penyakit di tengah kerumunan.

Kapolsek Kintap menambahkan bahwa Polsek Kintap akan terus mengawal seluruh kegiatan kampanye selama masa Pilkada ini, sesuai dengan arahan Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., untuk menciptakan suasana kondusif dalam setiap tahapan pemilu.

"Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses Pilkada, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa ada rasa khawatir," tutup Kapolsek.

Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyuarakan larangan dan bahaya judi daring dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2024, dimana Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Penegakkan Hukum dan Bapak Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Wahyu Widada sebagai Wakil Ketua Harian Penegakkan Hukum.

Pada Tanggal 1 Oktober 2024, Dittipidsiber Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat judi online yang dikendalikan warga negara (WN) Cina dengan perputaran uang yang mencapai Rp 685 miliar. Dalam kasus ini, penyidik menangkap 7 orang tersangka dengan peran yang berbeda.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, situs judi online yang bernama Slot8278 itu dikendalikan oleh warga negara Cina berinisial QF selaku Direktur Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

"QF berperan dalam mengatur dan memastikan kelancaran aliran dana dari hasil perjudian tersebut ke para pelaku maupun pengguna. Dia juga bertanggung jawab membuat kesepakatan kerja sama dengan PJP lainnya," ujar Himawan dalam konfrensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Kemudian 6 tersangka lainnya merupakan warga negara Indonesia (WNI) yaitu RA selaku Direktur Utama Penyedia Jasa Pembayaran, IMM selaku Komisaris serta Legal Penyedia Jasa Pembayaran, dan AF selaku Chief Operating Officer serta Manajemen Bisnis Penyedia Jasa Pembayaran.

Kemudian FH selaku Finance atau Manajemen Keuangan Penyedia Jasa Pembayaran, RAP selaku Operator Aplikasi Penyedia Jasa Pembayaran, dan HG selaku Operator Aplikasi penyedia Jasa Pembayaran.

Sementara satu orang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan inisial IJ yang merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Himawan mengatakan, sindikat ini secara aktif menargetkan pasar Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85 ribu orang.

"Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring," kata Himawan.

Selain di Indonesia, Himawan menyebut situs judi tersebut juga beroperasi di negara Asia lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Vietnam. 

Sementara untuk menarik minat masyarakat, situs judi itu memanfaatkan layanan penyedia jasa pembayaran dan perbankan sebagai tempat deposit dan penarikan hasil judi. 

"Para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di Cina," tuturnya.

Himawan menjelaskan selama situs judi itu beroperasi sejak September 2022 hingga saat ini diperkirakan total perputaran uang yang terjadi mencapai Rp 685 miliar. 

Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 17 unit handphone, 3 unit laptop, 1 unit ipad, 3 unit token salah satu bank, 1 unit token bank, dan saat ini telah diajukan pemblokiran terhadap 5 rekening, serta uang tunai total Rp 6 Miliar 55 Juta.

Atas perbuatannya, Himawan mengatakan para tersangka dijerat Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 82 dan atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana.

Serta Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 303 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Senin, 07 Oktober 2024

Dalam rangka menjaga keamanan dan kondusivitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru tahun 2024, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar acara Deklarasi Pilkada Damai yang berlangsung di Hotel Novotel Banjarbaru pada Senin malam (7/10/2024).

Deklarasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Kapolda Kalsel, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Pj. Walikota Banjarbaru, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Kapolres Banjarbaru, Ketua KPU Kota Banjarbaru, Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru, serta para Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru.

Tujuannya adalah untuk memastikan Pilkada yang aman, damai, dan bebas dari segala bentuk konflik maupun tindak kekerasan.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. mengatakan dalam keterangannya Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. menyampaikan Deklarasi Damai yang dilangsungkan hari ini di wilayah Banjarbaru merupakan bentuk komitmen bersama seluruh pihak agar dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa.

Beliau pun menuturkan tahapan Pilkada di Kalimantan Selatan tetap berjalan meskipun beberapa waktu lalu terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. “Kita ada KPU dan Bawaslu sesuai tahapannya Pilkada tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga apa yang terjadi saat ini tidak mempengaruhi jalannya tahapan Pilkada di Kalimantan Selatan,” terang Kapolda Kalsel.

Selain itu Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung. "Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus berjalan dengan aman dan tertib. Kami dari jajaran Polda Kalsel siap mengawal proses ini agar berlangsung damai tanpa gangguan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, seluruh peserta yang hadir menyatakan komitmen mereka untuk menjaga kedamaian selama masa kampanye hingga hari pemilihan. Deklarasi ini diharapkan dapat memberikan pesan positif kepada masyarakat Banjarbaru agar turut serta dalam menjaga ketertiban selama Pilkada berlangsung.

Dengan adanya deklarasi ini, Polda Kalsel berharap proses demokrasi di Kota Banjarbaru dapat berjalan lancar, aman, dan damai, sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi masyarakat.

Tanah Laut – Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, personel Polres Tanah Laut telah melaksanakan pengecekan terhadap kondisi gudang logistik Pilkada yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut. Pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pengamanan untuk memastikan semua logistik yang akan digunakan pada Pilkada tetap dalam kondisi baik dan aman.

Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pokok Polres Tanah Laut dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung. "Kami telah menurunkan personel untuk melakukan pengecekan rutin terhadap gudang logistik, guna memastikan bahwa semua peralatan dan surat suara yang tersimpan dalam gudang tetap terjaga dengan baik, tanpa ada gangguan atau kerusakan," ujarnya.

Personel yang bertugas melakukan pengecekan tidak hanya memastikan keamanan fisik gudang, tetapi juga memeriksa sistem pengamanan, seperti kunci dan CCTV, serta berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terkait distribusi logistik. Pengecekan ini juga diharapkan dapat mencegah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu jalannya Pilkada.

"Dengan adanya pengecekan rutin ini, kami berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan," tambah Kapolres.

Polres Tanah Laut terus berkomitmen untuk memberikan pengamanan maksimal dalam seluruh tahapan Pilkada, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, guna memastikan hak demokrasi masyarakat Kabupaten Tanah Laut dapat tersalurkan dengan baik.

Statistik Pembaca