Kapolri Ingatkan Potensi Polarisasi di Pilkada Serentak 2024

Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mewanti-wanti potensi polarisasi di Pilkada 2024, khusus wilayah dengan paslon tunggal dan 2 paslon.

"Fenomena-fenomena yang harus kita perhatikan pasangan calon hanya satu ini di 37 daerah tolong ini diantisipasi kemudian ada pasangan dua calon di 202 daerah. Ini juga menjadi perhatian kita pasti situasinya akan hangat," ujar Kapolri, Kamis (7/11/24). 

Kapolri meminta peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pilkada terdahulu bisa menjadi pembelajaran. Terutama terkait reaksi atas ketidakpuasan hasil Pilkada.

"Peristiwa ketidakpuasan dalam hasil-hasil dari Pilkada tersebut tentunya akan menimbulkan memunculkan mulai dari sengketa sampai dengan kerusuhan karena memang isunya ini terjadi di daerah," ungkap Kapolri.

Untuk itu, ia meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mengatasi kejadian tersebut. Apalagi, Pilkada kali ini dilakukan secara serentak.

"Tentunya ini membutuhkan kesiapan rekan-rekan dalam hal menghadapi potensi polarisasi yang tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres," ujar Kapolri.

"Karena ini dilaksanakan serentak tentunya rekan-rekan harus mampu melihat mendalami potensi konflik yang terjadi sehingga kekuatan yang rekan-rekan miliki kita semua siap menghadapi potensi permasalahan apa pun," lanjut Kapolri.

Read More

Dukung Program Asta Cita Presiden, Propam Polres Tanah Laut Gelar Pemeriksaan Handphone Anggota untuk Cegah Judi Online

 

Tanah Laut – Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Seksi Propam Polres Tanah Laut mengadakan pemeriksaan handphone (HP) seluruh anggota kepolisian usai apel pagi di halaman Mapolres Tanah Laut, Kamis (7/11), Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah keterlibatan personel kepolisian dalam praktik judi online.

Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., melalui Kasi Propam Polres Tanah Laut, Iptu Suriani, menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah potensi keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online.

“Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada anggota yang bermain atau terlibat dalam aktivitas judi online,” ujar Iptu Suriani.

Lebih lanjut, Iptu Suriani menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Tanah Laut dalam mendukung Program Asta Cita Presiden, yang salah satu fokusnya adalah pemberantasan judi online. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan hari ini, tidak ditemukan adanya handphone anggota yang digunakan untuk aktivitas judi online.

"Dari hasil pemeriksaan kali ini, tidak ditemukan adanya handphone anggota yang digunakan untuk aktivitas judi online," tegas Iptu Suriani.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan pengecekan seperti ini akan dilaksanakan secara rutin sebagai upaya pencegahan. Jika ditemukan pelanggaran, akan diambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus melakukan pemeriksaan secara rutin. Apabila ada pelanggaran anggota terkait judi online akan dilakukan tindakan tegas sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Read More

Polda Kalsel Ungkap Kasus Pupuk Ilegal di Banjarbaru

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) melalui Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel berhasil mengungkap kasus peredaran pupuk ilegal di wilayah Kota Banjarbaru. Pengungkapan ini dilakukan di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Tambak Tarap, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.

Dalam operasi yang dipimpin oleh Dir Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol M. Gafur Aditya H. Siregar, S.I.K. dan Kasubdit 1 Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Amien Rovi, S.H., petugas berhasil mengamankan pupuk tidak memiliki izin edar resmi. Pupuk Phospate Organic Natural merek Gajah Hitam Sakti produksi PT. Satria Gunung Sakti tersebut disinyalir tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan berpotensi merugikan petani serta konsumen di daerah tersebut.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. dalam konferensi persnya mengatakan, bahwa pihaknya telah mengungkap kasus pupuk ilegal tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI dengan jumlah sebanyak 600 ton di sebuah gudang yang beralamat di Jalan Tambak Tarap Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Beliau menjelaskan bahwa Polda Kalsel telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian Provinsi Kalsel dan diketahui bahwa pupuk tersebut memang tidak terdaftar. 

"Untuk kandungan yang ada pada pupuk ilegal ini, Polda Kalsel bersama Dinas Pertanian akan melakukan pengecekan lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan awal dari bungkusan tersebut memang tidak terdaftar," ucap Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto didampingi Dir Reskrimsus Kombes Pol Gafur Aditya dan Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi.

Kapolda menerangkan bahwa dari keterangan pemilik gudang berinisial NH, bahwa selama 2 bulan dan sudah ada 30 kontainer yang telah masuk ke lokasi penyimpanan sedangkan untuk pendistribusian pupuk ilegal ini sudah ada beberapa truck ke wilayah Tanah Laut (Kalsel) hingga ke Kalteng.

Dari pengakuan NH juga pupuk ilegal tersebut dibeli dengan harga Rp. 200.000 dan kemudian dijual dengan harga Rp. 250.000 per karung.

Beliau menambahkan pengungkapan ini merupakan bukti Polda Kalsel tindaklanjut mendukung program Asta Cita Presiden RI yang implementasikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindaklanjuti barang ekspor impor barang lokal yang tidak sesuai dengan aturan.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalsel Ir. H. Syamsir Rahman, MS. mengatakan bahwa pemilik gudang tidak ada melaporkan ke Dinas Pertanian maupun ke Dinas Pendistribusian Perdagangan terkait merek dan masuknya barang pupuk illegal tersebut.

"Pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian, maka pupuk tersebut dinyatakan illegal dan barang tersebut memang tidak diperbolehkan beredar di masyarakat khususnya para petani," pungkas Kadis Pertanian Kalsel Syamsir Rahman.

Beliau menambahkan, bilamana pupuk illegal ini beredar akan dapat merugikan para petani meskipun harga turun/lebih murah dari pupuk non subsidi namun sudah terdaftar.

Selain itu, jika pupuk ini beredar/di distribusikan, maka akan menyebabkan tanaman tersebut tumbuh tidak maksimal, tanah menjadi haus/kering dan bilamana pupuk asli/original datang maka pupuk illegal ini tidak akan mempan lagi buat tanaman tersebut.

Read More

Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto Kunjungi Lokasi Pertanian di Tanah Laut, Dukung Program Ketahanan Pangan

Tanah Laut – Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Selasa (5/11), dalam rangka pengecekan lokasi lahan dan tatap muka dengan kelompok tani. Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos, S.I.K., M.M., Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut, Manager Inhutani III Kabupaten Tanah Laut, Pembina dan Ketua Gapoktan Sumber Rejeki, serta anggota gabungan kelompok tani sebanyak 40 orang.

Dalam kunjungan ini, Irjen Pol Winarto berdialog dengan para petani dan kelompok tani setempat untuk mengetahui kondisi lahan serta mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pertanian. 

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan dan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam mengoptimalkan penggunaan lahan agar bermanfaat bagi ketahanan pangan lokal.

“Kami berharap sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan para petani dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mendukung kesejahteraan petani, dan menciptakan ketahanan pangan yang kuat di wilayah Tanah Laut,” ujar Irjen Pol Winarto.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan kerjasama antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani dapat semakin solid untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Read More

Deklarasi Pilkada Damai di Tanah Laut, Wakapolda Kalsel Himbau Bijak Menggunakan Media Sosial

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang aman, damai, dan kondusif pada tahun 2024, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar Road Tour Deklarasi Pilkada Damai 2024. Kali ini kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Intelkam Polda Kalsel berlangsung di Gedung Ainun Habibie MAN Insan Cendekia, Kabupaten Tanah Laut, Senin malam (4/11/2024).

Acara deklarasi ini dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Tuan Guru H. Mukri Yunus selaku Pimpinan Ponpres Nurul Hijrah Jorong, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Pj Bupati Kabupaten Tanah Laut, Kapolres Tanah Laut, Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut serta Perwakilan Partai Politik Kabupaten Tanah Laut.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. menyampaikan dalam keterangannya, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. mengatakan bahwa sudah ada 8 (delapan) wilayah yang telah disambangi dan melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai 2024.

"Bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, kita telah berkeliling ke Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai tahun 2024," ucap Wakapolda Kalsel.

"Dan kita akan menyelesaikan Deklarasi Pilkada Damai disemua Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan," terangnya.

Wakapolda mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini untuk mengajak, menghimbau dan menjamin Pilkada diseluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjalan dengan lancar dan damai.

Untuk kelancaran Pilkada, Polda Kalsel bersama stakeholder terkait sudah menyiapkan personel beserta peralatan sebagai bentuk antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Brigjen Pol Rosyanto Yudha pun menghimbau untuk bijak menggunakan media sosial agar tercipta suasana yang damai dan tenang selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diwilayah Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Laut.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Kalsel Dr. Andi Tenri Sompa, S.I.P., M.Si. memberikan apresiasi kepada Polda Kalsel yang sudah membantu melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai.

"Ini adalah bantuan yang sangat nyata, himbauan kepada masyarakat dan tentunya edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan Pilkada yang merupakan kontestasi 5 tahunan di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut pada umumnya bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai," ucap Andi Tenri.

Read More

Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto Pimpin Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan di Wilkum Polda Kalsel

 

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. memimpin Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di Rupatama Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (4/11/2024) pukul 10.00 WITA. Rapat ini dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kasatwil Jajaran Polda Kalsel, Kanwil ATR / BPN, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel yang memiliki peran dalam penguatan ketahanan pangan di wilayah hukum Polda Kalsel.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. menyampaikan dalam pernyataannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto menuturkan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu program 100 hari Presiden RI Prabowo Subianto yang merupakan isu strategis yang perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan lingkungan yang dapat memengaruhi ketersediaan dan distribusi pangan di daerah tersebut.

“Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Polri dalam hal ini Polda Kalsel dengan instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal,” ujar Irjen Pol Winarto.

Dalam rapat ini, Kapolda Kalsel juga memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk penguatan koordinasi antara pihak kepolisian dengan pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan lokal. Ia juga menginstruksikan agar seluruh jajarannya berperan aktif dalam mendukung program-program ketahanan pangan di tingkat Desa dan Kecamatan.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja bersama yang konkret untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Selatan.

Read More

Polri Dapat Dukungan DPR dalam Pemberantasan Judi Online di Komdigi

 

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasi kepada Polri atas penetapan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus judi online, termasuk sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sahroni meminta agar Polri segera menangkap semua pegawai Komdigi yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

“Tangkap semua yang terindikasi judi online, siapa pun yang ada di Komdigi. Komisi III akan terus mendukung dan mengawal Polri dalam memberantas judi online,” ujar Sahroni, Jumat (1/11/2024).

Sahroni mengaku sempat meragukan target Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin memberantas judi online dalam 100 hari kerja. Namun, menurutnya, hasil kerja Polri dalam beberapa hari terakhir telah berhasil membuat penangkapan besar.

“Saat Pak Kapolri menetapkan target 100 hari memberantas judi online, jujur saya agak skeptis. Apa bisa kejahatan sebesar ini diselesaikan cepat? Tapi baru beberapa hari, sudah ada penangkapan besar seperti ini. Saya sekarang menarik kembali skeptisme saya dan percaya target 100 hari ini bisa dicapai, apalagi instruksi Presiden kepada Kapolri juga tegas,” kata Sahroni.

Pegawai Komdigi Diduga Tak Blokir Situs Judi Online

Polda Metro Jaya mengungkap bahwa judi online masih marak, salah satunya karena ketidakefektifan pemblokiran situs terkait. Hal ini terungkap dalam penyelidikan kasus yang menjerat sejumlah pegawai Komdigi sebagai tersangka.

Para tersangka, termasuk oknum Komdigi, ditangkap oleh tim gabungan Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan bahwa oknum Komdigi yang ditangkap memiliki kewenangan penuh untuk memblokir situs judi online, namun justru menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

“Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir, namun mereka menyalahgunakan kewenangan tersebut dan tidak memblokir situs yang telah mereka kenal,” ujar Kombes Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11).

Prioritas Polri: Berantas Judi Online dan Narkoba

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pemberantasan judi online merupakan bagian dari misi Asta Cita Presiden Prabowo yang mencakup pemutusan kejahatan yang mengancam pembangunan bangsa. Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas para pelaku, termasuk melakukan penelusuran aset yang diperoleh dari hasil judi online.

Polri juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam aktivitas judi online. Selain itu, Kapolri menekankan pentingnya dukungan penuh jajarannya terhadap program pemerintah dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara.

“Kami juga akan memetakan jalur masuk narkoba yang meresahkan dan menimbulkan arus keluar modal, serta melakukan tindakan hukum tegas terhadap berbagai modus baru, kampung narkoba, termasuk yang dikendalikan dari lapas,” pungkas Kapolri.

Read More

KPAI Apresiasi Polri Ungkap Keterlibatan Oknum Pegawai Kemkomdigi dalam Kasus Judi Online

Jakarta – Keberhasilan Polri dalam mengungkap keterlibatan sejumlah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judi online di Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“KPAI mengapresiasi keberhasilan Polri tersebut dan berharap agar oknum-oknum lain yang melakukan hal serupa dapat dibongkar juga,” ujar Anggota KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan, di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Menurut Kawiyan, tindakan oknum pegawai Komdigi ini telah menghambat upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi online. 

KPAI meminta agar Polri terus mengejar para pelaku lainnya guna melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari dampak buruk perjudian online.

“Saya yakin masih banyak oknum lain yang memiliki keahlian di bidang teknologi digital dan terlibat atau membekingi kegiatan judi online, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Saya berharap kepolisian tidak berhenti di sini dan terus mencari serta menangkap pelaku-pelaku lainnya untuk melindungi masyarakat dan anak-anak,” tuturnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran situs web judi online. 

Namun, mereka justru menyalahgunakan wewenang ini demi keuntungan pribadi.

Read More