Waka Polsek Panyipatan Berikan Himbauan Pilkada Damai pada Saat Hadiri Peringatan Haul Datu Pamulutan

Tanah Laut – Wakapolsek Panyipatan, Ipda Feri Setiawan, S.H., menghadiri acara peringatan Haul Datu Pamulutan Asy-Syech H. M Taher yang berlangsung di Gedung Aula Yayasan Pondok Pesantren Asy Syafiyyah Datu Pamulutan, Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Minggu (22/09). Acara tersebut juga bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dihadiri oleh ratusan jamaah dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya, Ipda Feri Setiawan mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya acara yang penuh makna ini. “Peringatan Haul Datu Pamulutan dan Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengingatkan kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Wakapolsek juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan imbauan terkait Pilkada 2024. Ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir agar turut serta menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. “Pilkada 2024 sudah semakin dekat. Mari kita bersama-sama menjaga situasi yang damai dan kondusif. Jangan sampai ada perpecahan di tengah masyarakat hanya karena perbedaan pilihan politik,” tegasnya.

Ipda Feri Setiawan menambahkan bahwa Polri siap menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung, namun ia juga berharap peran serta aktif masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman. “Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, kita bisa melewati Pilkada dengan sukses dan damai,” tutupnya.

Acara tersebut berlangsung dengan khidmat, diisi dengan pembacaan doa, tausiyah agama, dan diakhiri dengan makan bersama seluruh peserta. Masyarakat berharap agar pesan damai yang disampaikan Wakapolsek Panyipatan dapat menjadi pedoman dalam menjaga kerukunan di tengah perhelatan politik yang akan datang.

Read More

Resmi Ditutup, Diklat Integrasi Bintara TNI - Polri 2024 Diharapkan Semakin Pererat Silaturahmi Para Siswa

Bertempat di Lapangan Candradimuka Puslatdiksarmil Kodiklatal Juanda Sidoarjo sekitar pukul 13:00 WIB dilaksanakan upacara penutupan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI – Polri tahun anggaran 2024 hari Sabtu (21/09/2024).

Komandan Puslatdiksarmil Kodiklatal Kolonel Laut (P) Irwan S.P. Siagian didampingi Peneliti Utama STIK Kombes Pol Tedy S., memimpin Upacara Penutupan Diklat Integrasi . 

Diklat Integasi Kampus Kebangsaan resmi ditutup dengan ditandai pelepasan tanda siswa Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI-Polri TA. 2024.

Dalam amanat Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah yang dibacakan Kolonel Laut (P) Irwan S.P. Siagian menyampaikan bahwa pentingnya Diklat Integrasi sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara Siswa TNI-Polri.

Di tempat terpisah, Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Pol Susilo Teguh Raharjo juga menyatakan bahwa pelaksanaan Diklat Integrasi ini sesuai dengan arah Presiden Joko Widodo. 

“Amanah bapak Presiden bahwa untuk sinergi TNI dan Polri sudah ditindaklanjuti oleh bapak Panglima dengan Kapolri bahwa tahun 2020 itu kita sudah punya nota kesepahaman dimana Pendidikan yang dilaksanakan antara TNI-Polri yang tadinya itu hanya pada tingkat manajerial itu pada perwira menengah pertama menengah sampai dengan tinggi sekarang dalam rangka membentuk hubungan emosional serta sinergitas supaya lebih erat kita mulai dari pendidikan pada tingkat bintara,” ujar Brigjen Pol Teguh.

Brigjen Pol Teguh menambahkan Diklat Integrasi TNI Polri sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali untuk tingkat tamtama dan bintara. Selain untuk lebih mengakrabkan Bintara TNI dan Polri, kegiatan ini juga bertujuan menyatukan visi bahwa ke depan TNI – Polri memiliki tanggungjawab yang sama untuk menjaga keutuhan NKRI. 

“Alhamdulillah mereka sampai saat ini evaluasi kami masih berkomunikasi mereka dalam Pendidikan sudah kita bentuk semacam keluarga asuh sehingga dengan bantuan media komunikasi mereka menyimpan nomor handphone dan di manapun berada mereka akan tetap berhubungan, “sambung Brigjen Pol Teguh. 

Diklat Integrasi Bintara Polri tahun 2024 diikuti 230 peserta. Mereka terdiri dari 75 siswa Bintara Polri, 40 siswi Bintara Polri, 25 siswa Bintara TNI AL, 20 siswi Bintara TNI AL, 50 siswa Bintara TNI AU dan terakhir 20 siswi Bintara TNI AU. 

Pelaksanaan Diklat Integrasi TNI-Polri digelar di Sepolwan Lemdiklat Polri Jakarta, SPN Mojokerto Jawa Timur, Komplek Skadron Pendidikan Lanud Adi Soemarmo di Jawa Tengah, dan Pusat Latihan dan Pendidikan Dasar Kemiliteran di Jawa Timur.

Read More

Komnas Perempuan Apresiasi Kapolri Tunjuk Brigjen Desy Direktur PPA-PPO: Pastikan Kemajuan Berkelanjutan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan

Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Direktorat PPA dan PPO) Bareskrim Polri dan menunjuk Brigjen Desy sebagai direktur.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani berharap langkah maju pihak kepolisian dapat mendorong pelayanan yang lebih optimal dan komperhensif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) baik sebgai korban, saksi dan juga tersangkah. Dengan resmi dibentuknya Dittipid PPA dan PPO penguatan tidak hanya di nasional dan daerah. 

“Mengingat jumlah pelaporan dan jenis kasus yang semakin kompleks, kehadiran Direktorat PPA-PPO merupakan kebutuhan yang genting. Karenanya, penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO merupakan langkah maju yang kita perlu apresiasi dan kita dukung agar segera strukturnya diperkuat hingga ke daerah,” ujar Andy Yentriyani di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan mencatat dalam semester pertama 2024, telah ada 2.343 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Artinya kata Andy, hampir 12 kasus per hari. Jumlah ini sambungnya, hamper sama dengan tahun sebelumnya, dimana sebanyak 4.374 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Bahkan di laman Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus dilaporkan ke pusat terpadu di berbagai wilayah Nusantara hingga tengah pada September 2024 mencapai 18.213 kasus.

 “Melalui Direktorat ini, pihak Kepolisian akan lebih tanggap dan semakin mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban, utamanya perempuan korban kekerasan” ujarnya.

Hal ini karena kehadiran Direktorat PPA-PPO dapat menjawab keterbatasan Unit PPA Bareskrim selama ini.  “Selain kewenangan, kehadiran Dit PPA-PPO berarti penguatan sumber daya manusia, maupun sarana prasarananya untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan,” jelas Andy.

Andy berujar Komnas Perempuan Bersama KPPPA dan Kompolnas serta Lembaga layanan korban sangat mendukung terobosan yang telah dicetuskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021 lalu. Gagasan tersebut kemudian diteguhkan melalui Peraturan Presiden No.20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan Subdit PPA menjadi Direktorat.

Sementara dalam penegakan hukum, menurut Komisioner Siti Aminah Tardi, Polri senantiasa mendapatkan mandat dari setiap lahirnya undang-undang terkait perempuan dan anak. UU tersebut antara lain UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dikatakannya di seluruh UU ini memberikan mandat pada pelaksanaan tugas dan peran Polri dalam menerima pelaporan, pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang tidak terbatas pada pengumpulan alat bukti untuk dihadapkan di persidangan melalui proses penuntutan, namun juga berperan untuk memberikan perlindungan sementara, merujuk saksi dan korban untuk mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan. 

”Tugas Direktorat ini tidak mudah, khususnya dalam membangun perspektif korban dan mengintegrasikan layanan penegakan hukum dengan layanan pelindungan dan pemulihan korban. Kami berharap lewat Dir PPA-PPO penanganan dan pelindungan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan lebih optimal dan komprehensif,” tambahnya.

Pembentukan Direktorat ini juga merupakan bagian implementasi CEDAW dan Rekomendasi Umum No.33 tentang akses perempuan pada keadilan. CEDAW menekankan kewajiban negara untuk memastikan hak-hak perempuan terhadap keadilan terpenuhi setidaknya dalam enam hal. Pertama, adanya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan menghukum pelaku. Kedua, ketersediaan peradilan dan mekanisme penegakan hukum untuk menerapkan hukum, baik yang bersifat formal maupun non formal, yang tersedia di dalam masyarakat sebagai bagian dari pluralitas sistem hukum yang berlaku. Ketiga, dapat diaksesnya sistem peradilan maupun mekanisme-mekanisme yang tersedia. Keempat, sistem peradilan yang memiliki kualitas pelayanan yang prima, yaitu efektif, efisien, independen, imparsial, sensitif gender, dan berpusat pada kebutuhan korban. Kelima, pemulihan untuk korban dan keenam, akuntabilitas dari sistem peradilan.

“Direktorat ini, karenanya, adalah upaya memperkuat pelaksanaan kewajiban negara atas akses pada keadilan. Kehadirannya juga perlu terus diperkuat melalu perumusan hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan dan memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif,” ujar Komisioner Theresia Iswarini

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk memantau pelaksanaan kerja Direktorat ini akan mengefektifkan akses dan layanan terhadap hukum yang dapat dinikmati oleh setiap korban perempuan dan anak.

Lebih lanjut, Komisioner Maria Ulfa Anshor menyatakan bahwa penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO adalah wujud dukungan nyata Kapolri terhadap kepemimpinan perempuan. “Dalam komitmen pengarusutamaan gender, dukungan bagi kepemimpinan perempuan adalah krusial. Komnas Perempuan berharap Polri akan terus meningkatkan jumlah Polwan, termasuk di Direktorat PPA-PPO, dan memberikan afirmasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam organisasi Polri,” ujar Maria. 

Ia juga berharap bahwa penunjukan Brigjen Dessy akan menjadi motivasi bagi para Polwan lain untuk bekerja dengan optimal dan mencapai jenjang kepangkatan seperti beliau.

Read More

Amankan Penetapan Paslon, Polres Tanah Laut Kerahkan Personil

Tanah Laut – Polres Tanah Laut melaksanakan pengamanan ketat pada acara penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut, Minggu (22/09). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pilkada serentak yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dan akan berlangsung selama 2 hari.

Kapolres Tanah Laut, AKBP M. Junaeddy Johnny, S.i.k., M.H., menyatakan bahwa pengamanan ini dilakukan untuk memastikan proses penetapan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. “Kami menerjunkan personel dalam jumlah cukup untuk mengawal seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari persiapan hingga akhir acara, guna menjaga stabilitas keamanan,” ujarnya.

Pengamanan ini tidak hanya dilakukan di area kantor KPU, tetapi juga di beberapa titik strategis di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi keramaian atau gangguan ketertiban. Polres Tanah Laut juga bekerja sama dengan pihak TNI serta Satpol PP dalam menjaga situasi agar tetap terkendali.

Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Laut menjadi salah satu tahapan krusial dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam acara tersebut, KPU resmi mengumumkan kandidat yang akan maju dalam pemilihan mendatang.

Kapolres Tanah Laut berharap masyarakat tetap tenang dan mendukung proses demokrasi ini dengan menjaga keamanan serta kedamaian di wilayahnya masing-masing. “Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan menghormati setiap tahapan pemilu yang sedang berlangsung,” tutupnya.

Dengan adanya pengamanan dari Polres Tanah Laut, diharapkan seluruh rangkaian Pilkada di Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan dengan lancar dan aman hingga pemungutan suara nanti.

Read More

Polres Tanah Laut Amankan Rakor KPU dalam Rangka Kesiapan Tahapan Kampanye Pilkada

 TANAH LAUT - Polres Tanah Laut melaksanakan pengamanan ketat dalam rangka rapat koordinasi persiapan kampanye Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan dan Pemilihan Bupati Tanah Laut di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Tanah Laut, Arif Mukhyar, berlangsung dengan lancar dan aman berkat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Selain Ketua KPU, rapat ini juga dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Tanah Laut, perwakilan partai politik, serta beberapa pejabat daerah terkait.

Kapolres Tanah Laut AKBP M. Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. mengungkapkan bahwa pengamanan rapat ini merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu berlangsung dengan tertib dan aman. “Kami memastikan situasi yang kondusif agar seluruh rangkaian rapat hingga kampanye mendatang dapat berjalan dengan baik,” ujar Kapolres.

Dalam rapat tersebut, berbagai hal teknis terkait penyelenggaraan kampanye dibahas, termasuk tata tertib kampanye, aturan lokasi, serta protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Ketua KPU Arif Mukhyar menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye hingga pemilihan berlangsung.

Polres Tanah Laut akan terus melakukan pengawalan ketat pada setiap tahapan Pilkada untuk memastikan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Read More

Bhabinkamtibmas Desa Tungkaran Hadiri Perayaan Maulid Sambil Berikan Himbauan

Tanah Laut – Bhabinkamtibmas Desa Tungkaran Bripka Andri, menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung meriah di Masjid At-Taqwa, Desa Tungkaran, Jumat (20/9/2024). Kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperingati kelahiran Rasulullah SAW.

Dalam kesempatan tersebut, Bripka Andri tidak hanya hadir sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di desa, namun juga menyampaikan beberapa himbauan penting menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Di hadapan jamaah, Bripka Andri menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar warga dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif selama proses Pilkada berlangsung.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Tungkaran untuk tetap menjaga kerukunan dan toleransi antar sesama. Mari kita sikapi perbedaan pilihan dalam Pilkada dengan bijaksana dan damai. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita karena perbedaan pandangan politik,” ujar Bripka Andri.

Ia juga menekankan peran penting tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga suasana desa tetap aman dan nyaman, terutama saat situasi politik seringkali memanas. “Tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat berperan dalam memberikan pemahaman kepada warga untuk selalu menjaga persatuan. Jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong atau ujaran kebencian yang bisa memecah belah,” tambahnya.

Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini berlangsung khidmat dan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan kelancaran Pilkada 2024. Masyarakat Desa Tungkaran mengapresiasi kehadiran Bripka Andri dan himbauan yang diberikan, berharap dapat mewujudkan pemilihan yang aman, tertib, dan damai di wilayah mereka.

Dengan peringatan ini, diharapkan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjaga persatuan dan kedamaian dapat diterapkan oleh seluruh warga Desa Tungkaran, terutama dalam menghadapi Pilkada mendatang.

Read More

Sat Lantas Polres Tanah Laut Gelar Patroli Dialogis, Untuk Menjamian Keamanan Dalam Rangka Pilkada 2024

Tanah Laut – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Polres Tanah Laut menggelar patroli di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut pada Rabu (18/9).

Patroli ini bertujuan untuk memastikan keamanan di sekitar kantor penyelenggara dan pengawas pemilu, serta mencegah potensi gangguan keamanan yang bisa mengganggu persiapan pelaksanaan Pilkada serentak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Tanah Laut untuk menciptakan suasana yang aman dan damai selama tahapan Pilkada berlangsung.

Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung terselenggaranya Pilkada yang aman, damai, dan demokratis.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan penjagaan ketat di seluruh titik strategis, termasuk kantor KPU dan Bawaslu. Diharapkan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menjaga situasi yang kondusif,” ujar Kapolres.

Selain patroli, Polres Tanah Laut juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung suksesnya pesta demokrasi ini.

Dengan adanya patroli rutin ini, diharapkan situasi Kamtibmas di Kabupaten Tanah Laut dapat terus terjaga, dan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan.

Read More

Tunadaksa Fatia Nur Azzahra: Dibully saat Kecil Kini Jadi Calon Polwan

Siswa Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) RI, Nur Fatia Azzahra (22), merupakan seorang tunadaksa. Dia dan satu siswa Sepolwan bernama Novita Fajrin dinyatakan lolos dan memenuhi syarat mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri jalur disabilitas Tahun Anggaran 2024.

Fatia menceritakan dirinya difabel sejak lahir. Perundungan dan nasihat orang tua, lanjut Fatia, adalah dua hal yang membentuk mentalnya sehingga kuat.

"Waktu SD saya pernah mengalami bullying dikarenakan saya tidak bisa olahraga voli, bully-an verbal. Saya Cuma bisa nangis dan kasih tahu orang tua kalau saya itu kenapa di-bully sama teman," cerita Fatia kepada wartawan di Sepolwan RI, Ciputat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (19/2024).

"Ayah dan ibu bilang kalau saya itu istimewa, tidak boleh minder dan malu, dan harus membuktikan kalau bisa," sambung dia.

Fatia menyampaikan sang ayah kerap mengajaknya ke luar rumah untuk sekadar bermain, hingga mengajarkan soal kemandirian. Ayah Fatia kerap mendorong Fatia untuk berani merantau.

"Dan alhamdulillah selalu dilatih ayah di depan rumah seperti diajak bermain bulu tangkis, diajak main voli. Meskipun tidak hebat, tapi akhirnya saya bisa mainnya. Ayah selalu memberikan gambaran terkait perantauan. Ayah bilang, 'Merantau akan membuat kamu lebih berkembang'," jelas Fatia sambil

Fatia mengungkapkan sang ayah pernah mengajaknya dari Bangka merantau ke Jambi. Fatia menyebut ajaran ayah membuat dirinya menemukan banyak hal untuk mandiri dan hidup setara meski kondisi fisiknya disabilitas.

"Sejak SMA saya pernah ikut ayah kuliah S2 di Jambi, Unja. Ayah memberikan gambaran soal kehidupan di perantauan. Alhamdulillahnya sampai saat ini saya merasa banyak hal yang membuat saya mandiri selama merantau," terang Fatia.

Perempuan asli Bangka Belitung (Babel) ini menjelaskan didikan orang tua menjadikan membentuk dirinya menjadi perempuan yang bertekad kuat. Contoh, meski Fatia disabilitas namun dia bersekolah di umum.

"Saya difabel dari lahir. Saya disekolahkan di sekolah reguler. Saya di SD Islam terpadu, dan SMP-SMA di negeri. Saya kuliah merantau ke Jogja, di UII Fakultas Psikologi," ucap Fatia.

Fatia lulus dengan nilai sangat memuaskan yakni cumlaude. "(IPK-nya) 3,56, kuliah 3 tahun 8 bulan," lanjut Fatia.

Ia mengaku sangat gembira saat tahu Polri membuka penerimaan anggota dari jalur disabilitas. Sulung dari dua bersaudara ini lalu menyampaikan ke orang tuanya soal keinginan menjadi polwan.

"Dari kecil saya ingin jadi polisi, tapi saya sadar diri karena kondisi saya tidak mungkin diterima. Saya cari tahu sendiri (soal penerimaan jalur disabilitas) di IG (Instagram). Awalnya orang-orang yang kenal saya tidak sangka saya mau jadi polisi, karena yang orang-orang tahu saya mau ambil S2," cerita Fatia.

Untuk diketahui, Polri melalui Biro Pengendalian Personel SSDM Polri, merekrut 16 penyandang disabilitas pada penerimaan Bintara Tahun Anggaran 2024 ini. Mereka terdiri dari 3 siswa Bintara perempuan dan 13 laki-laki.

Rekrutmen kelompok disabilitas menjadi anggota organik merupakan kebijakan inklusif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi menuturkan Jenderal Sigit yakin penyandang disabilitas mampu melakukan pekerjaan kepolisian.

"Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP). Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan. Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, 'Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri'," tutur Dedi sambil menirukan perintah Jenderal Sigit padanya kala itu.

Read More