Senin, 04 November 2024


Tanah Laut – Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Selasa (5/11), dalam rangka pengecekan lokasi lahan dan tatap muka dengan kelompok tani. Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos, S.I.K., M.M., Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut, Manager Inhutani III Kabupaten Tanah Laut, Pembina dan Ketua Gapoktan Sumber Rejeki, serta anggota gabungan kelompok tani sebanyak 40 orang.

Dalam kunjungan ini, Irjen Pol Winarto berdialog dengan para petani dan kelompok tani setempat untuk mengetahui kondisi lahan serta mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pertanian. 

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan dan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam mengoptimalkan penggunaan lahan agar bermanfaat bagi ketahanan pangan lokal.

“Kami berharap sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan para petani dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mendukung kesejahteraan petani, dan menciptakan ketahanan pangan yang kuat di wilayah Tanah Laut,” ujar Irjen Pol Winarto.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan kerjasama antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani dapat semakin solid untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.



Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang aman, damai, dan kondusif pada tahun 2024, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar Road Tour Deklarasi Pilkada Damai 2024. Kali ini kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Intelkam Polda Kalsel berlangsung di Gedung Ainun Habibie MAN Insan Cendekia, Kabupaten Tanah Laut, Senin malam (4/11/2024).


Acara deklarasi ini dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Tuan Guru H. Mukri Yunus selaku Pimpinan Ponpres Nurul Hijrah Jorong, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Pj Bupati Kabupaten Tanah Laut, Kapolres Tanah Laut, Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut serta Perwakilan Partai Politik Kabupaten Tanah Laut.


Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. menyampaikan dalam keterangannya, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. mengatakan bahwa sudah ada 8 (delapan) wilayah yang telah disambangi dan melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai 2024.


"Bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, kita telah berkeliling ke Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai tahun 2024," ucap Wakapolda Kalsel.


"Dan kita akan menyelesaikan Deklarasi Pilkada Damai disemua Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan," terangnya.


Wakapolda mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini untuk mengajak, menghimbau dan menjamin Pilkada diseluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjalan dengan lancar dan damai.


Untuk kelancaran Pilkada, Polda Kalsel bersama stakeholder terkait sudah menyiapkan personel beserta peralatan sebagai bentuk antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan.


Brigjen Pol Rosyanto Yudha pun menghimbau untuk bijak menggunakan media sosial agar tercipta suasana yang damai dan tenang selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diwilayah Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Laut.


Sementara itu Ketua KPU Provinsi Kalsel Dr. Andi Tenri Sompa, S.I.P., M.Si. memberikan apresiasi kepada Polda Kalsel yang sudah membantu melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai.


"Ini adalah bantuan yang sangat nyata, himbauan kepada masyarakat dan tentunya edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan Pilkada yang merupakan kontestasi 5 tahunan di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut pada umumnya bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai," ucap Andi Tenri.

 


Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. memimpin Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di Rupatama Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (4/11/2024) pukul 10.00 WITA. Rapat ini dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kasatwil Jajaran Polda Kalsel, Kanwil ATR / BPN, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel yang memiliki peran dalam penguatan ketahanan pangan di wilayah hukum Polda Kalsel.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. menyampaikan dalam pernyataannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto menuturkan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu program 100 hari Presiden RI Prabowo Subianto yang merupakan isu strategis yang perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan lingkungan yang dapat memengaruhi ketersediaan dan distribusi pangan di daerah tersebut.

“Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Polri dalam hal ini Polda Kalsel dengan instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal,” ujar Irjen Pol Winarto.

Dalam rapat ini, Kapolda Kalsel juga memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk penguatan koordinasi antara pihak kepolisian dengan pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan lokal. Ia juga menginstruksikan agar seluruh jajarannya berperan aktif dalam mendukung program-program ketahanan pangan di tingkat Desa dan Kecamatan.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja bersama yang konkret untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Selatan.

Minggu, 03 November 2024

 


Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasi kepada Polri atas penetapan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus judi online, termasuk sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sahroni meminta agar Polri segera menangkap semua pegawai Komdigi yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

“Tangkap semua yang terindikasi judi online, siapa pun yang ada di Komdigi. Komisi III akan terus mendukung dan mengawal Polri dalam memberantas judi online,” ujar Sahroni, Jumat (1/11/2024).

Sahroni mengaku sempat meragukan target Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin memberantas judi online dalam 100 hari kerja. Namun, menurutnya, hasil kerja Polri dalam beberapa hari terakhir telah berhasil membuat penangkapan besar.

“Saat Pak Kapolri menetapkan target 100 hari memberantas judi online, jujur saya agak skeptis. Apa bisa kejahatan sebesar ini diselesaikan cepat? Tapi baru beberapa hari, sudah ada penangkapan besar seperti ini. Saya sekarang menarik kembali skeptisme saya dan percaya target 100 hari ini bisa dicapai, apalagi instruksi Presiden kepada Kapolri juga tegas,” kata Sahroni.

Pegawai Komdigi Diduga Tak Blokir Situs Judi Online

Polda Metro Jaya mengungkap bahwa judi online masih marak, salah satunya karena ketidakefektifan pemblokiran situs terkait. Hal ini terungkap dalam penyelidikan kasus yang menjerat sejumlah pegawai Komdigi sebagai tersangka.

Para tersangka, termasuk oknum Komdigi, ditangkap oleh tim gabungan Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan bahwa oknum Komdigi yang ditangkap memiliki kewenangan penuh untuk memblokir situs judi online, namun justru menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

“Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir, namun mereka menyalahgunakan kewenangan tersebut dan tidak memblokir situs yang telah mereka kenal,” ujar Kombes Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11).

Prioritas Polri: Berantas Judi Online dan Narkoba

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pemberantasan judi online merupakan bagian dari misi Asta Cita Presiden Prabowo yang mencakup pemutusan kejahatan yang mengancam pembangunan bangsa. Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas para pelaku, termasuk melakukan penelusuran aset yang diperoleh dari hasil judi online.

Polri juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam aktivitas judi online. Selain itu, Kapolri menekankan pentingnya dukungan penuh jajarannya terhadap program pemerintah dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara.

“Kami juga akan memetakan jalur masuk narkoba yang meresahkan dan menimbulkan arus keluar modal, serta melakukan tindakan hukum tegas terhadap berbagai modus baru, kampung narkoba, termasuk yang dikendalikan dari lapas,” pungkas Kapolri.

Jakarta – Keberhasilan Polri dalam mengungkap keterlibatan sejumlah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judi online di Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“KPAI mengapresiasi keberhasilan Polri tersebut dan berharap agar oknum-oknum lain yang melakukan hal serupa dapat dibongkar juga,” ujar Anggota KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan, di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Menurut Kawiyan, tindakan oknum pegawai Komdigi ini telah menghambat upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi online. 

KPAI meminta agar Polri terus mengejar para pelaku lainnya guna melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari dampak buruk perjudian online.

“Saya yakin masih banyak oknum lain yang memiliki keahlian di bidang teknologi digital dan terlibat atau membekingi kegiatan judi online, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Saya berharap kepolisian tidak berhenti di sini dan terus mencari serta menangkap pelaku-pelaku lainnya untuk melindungi masyarakat dan anak-anak,” tuturnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran situs web judi online. 

Namun, mereka justru menyalahgunakan wewenang ini demi keuntungan pribadi.

Kamis, 31 Oktober 2024

Tanah Laut – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, jajaran kepolisian semakin intensif mengawal keamanan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Aipda Nasikin, Bhabinkamtibmas Desa Batu Ampar, yang aktif melakukan patroli Kamtibmas demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama masa kampanye.

Dalam rangka memastikan ketertiban dan keamanan, Aipda Nasikin melaksanakan patroli rutin ke sejumlah titik rawan, termasuk area permukiman dan tempat pertemuan warga. Patroli ini juga sekaligus menjadi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, mendengar langsung aspirasi mereka, dan memberikan pesan-pesan kamtibmas terkait pilkada. 

Menurut Aipda Nasikin, patroli ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi selama masa kampanye. "Kami ingin masyarakat merasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari selama proses pilkada berlangsung. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan menekan angka tindak kriminal," ujar Aipda Nasikin.

Patroli Kamtibmas ini juga mendapat dukungan penuh dari Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., yang menghimbau seluruh jajaran untuk meningkatkan kegiatan patroli dan menjaga netralitas dalam proses pilkada. "Kami berharap dengan adanya patroli rutin oleh Bhabinkamtibmas seperti Aipda Nasikin, situasi kondusif di Tanah Laut tetap terjaga hingga hari pemungutan suara nanti," ungkap AKBP Junaeddy Johnny.

Melalui kegiatan patroli ini, Aipda Nasikin berharap masyarakat Desa Batu Ampar dapat menjalani masa kampanye dengan aman dan penuh kedamaian, serta turut menjaga suasana kondusif selama pilkada berlangsung.

Rabu, 30 Oktober 2024

Tanah Laut, 31 Oktober 2024 – Polres Tanah Laut melalui Polsek Kurau hari ini melaksanakan patroli rutin sekaligus sosialisasi terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Padang Luas, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya serta dampak negatif dari pembakaran hutan dan lahan.

Dalam kegiatan patroli, petugas Polsek Kurau melakukan pemantauan terhadap titik-titik api yang terpantau di beberapa lokasi strategis, guna mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas. Selain itu, petugas juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko besar dari pembakaran hutan dan lahan. Mereka menjelaskan bahwa tindakan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan serta keselamatan warga setempat.

Petugas menekankan ancaman hukuman bagi siapa saja yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja. Menurut undang-undang yang berlaku, pelaku pembakaran hutan dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla di wilayah Tanah Laut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Tanah Laut untuk mencegah bencana karhutla dan melindungi masyarakat dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan.


Tanah Laut – Kapolsek Kurau, Iptu Bambang Hariansyah, S.H., melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka Kampanye Proaktif Penerimaan Calon Anggota Polri Tahun 2025 di SMA 1 Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Rabu (30/10).


Acara ini disambut antusias oleh para siswa dan guru, yang menyambut informasi terkait persyaratan, prosedur, dan tahapan pendaftaran yang akan berlangsung pada tahun mendatang.


Dalam sosialisasinya, Iptu Bambang Hariansyah mengajak para siswa untuk mempersiapkan diri sedini mungkin jika memiliki minat menjadi anggota Polri. Ia menekankan pentingnya persiapan fisik dan mental, serta mengingatkan tentang nilai-nilai integritas dan kedisiplinan yang menjadi dasar dalam seleksi anggota Polri.


“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, para siswa memiliki gambaran yang jelas mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi calon anggota Polri. Ini adalah kesempatan baik untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujar Iptu Bambang.


Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polsek Kurau untuk menyosialisasikan proses penerimaan Polri secara proaktif, sehingga masyarakat lebih siap dan memahami prosedur yang harus dilalui.

Statistik Pembaca