Rabu, 07 Mei 2025


Satuan Tugas (Satgas) Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan inspeksi mendadak terhadap produk minyak goreng merek Minyakita di Toko Haji Ahim, Banjarmasin, Kamis (8/5/2025). Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kelaikan produk minyak goreng curah bersubsidi tersebut di pasaran.  

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Panit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel AKP Eko Supardianto, S.H., M.M. didampingi Panit 2 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel AKP Hotman Mangasi Purba, S.H. bersama anggota Brigadir Muhammad Sajali, S.H., Brigadir Derissa Anggita Pebrianti, S.H., dan Brigadir Raka Gilang Wira Darmawan, S.H., M.M., Mereka memeriksa stok minyak goreng, harga jual, serta keaslian produk untuk mengantisipasi adanya penimbunan atau pemalsuan.  

"Kami ingin memastikan bahwa Minyakita tersedia dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah dan aman dikonsumsi masyarakat," ujar AKP Purba saat dikonfirmasi di lokasi.  

AKP Purba mengatakan, Pengecekan dilakukan dalam rangka pelaksanaan instruksi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dir Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol M. Gafur Aditya H. Siregar, S.I.K. melalui Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalsel dipimpin Kasubdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Amin Rovi, S.H.

Pengecekan ini merupakan bagian dari upaya Polda Kalsel dalam mengawasi distribusi pangan strategis, terutama minyak goreng, guna mencegah praktik spekulasi yang dapat merugikan konsumen. Hasil pemeriksaan di Toko Haji Ahim menunjukkan bahwa stok Minyakita masih cukup dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Satgas Pangan Polda Kalsel akan terus melakukan pengawasan ke sejumlah titik distribusi di wilayahnya guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Masyarakat juga diimbau melaporkan jika menemukan praktik penimbunan atau penjualan di atas HET melalui saluran pengaduan resmi kepolisian 110 atau mendatangi kantor kepolisian terdekat.

Tanah Laut — Dalam rangka meningkatkan kehadiran polisi berseragam di tengah masyarakat sekaligus menciptakan rasa aman dan nyaman, Sat Samapta Polres Tanah Laut melaksanakan kegiatan Penggelaran Personel Berseragam di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polres Tanah Laut.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Tanah Laut dan diikuti oleh seluruh personel Sat Samapta. Adapun sasaran penggelaran meliputi pusat-pusat keramaian, perkantoran, kawasan perbankan, pasar tradisional, serta jalur-jalur lalu lintas utama.

Tujuan dari penggelaran personel ini adalah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mempercepat respons petugas terhadap kejadian di lapangan.

Selain melakukan patroli jalan kaki dan patroli bermotor, para personel Sat Samapta juga aktif melakukan dialog dengan masyarakat, memberikan imbauan kamtibmas, serta membantu mengatur lalu lintas di lokasi rawan kemacetan.

Kasat Samapta Polres Tanah Laut mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari program Quick Wins Presisi Polri, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri melalui kehadiran nyata di tengah masyarakat.

"Dengan kehadiran anggota berseragam di lapangan, kami ingin masyarakat merasa aman dan terlindungi. Kami juga siap menerima laporan langsung dari masyarakat apabila terjadi potensi gangguan Kamtibmas," ungkapnya.

Penggelaran personel ini akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, terutama pada jam-jam rawan, untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

 


Jakarta – Divisi Humas Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) 2025 hari kedua di Gedung Serbaguna Akpol Semarang, Rabu (7/5). Acara ini menjadi forum strategis bagi jajaran Humas Polri untuk memperkuat peran komunikasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Rakernis tahun ini mengusung tema Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045.”

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kehumasan, pemanfaatan teknologi digital, serta respons cepat dalam menangani isu-isu strategis.

"Humas Polri harus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan publik. Kita tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Irjen Sandi dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara Humas Polri dengan media massa, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, sinergi yang kuat akan memperkuat ekosistem komunikasi publik yang sehat dan kredibel.

"Kepercayaan publik terhadap Polri mengalami tren positif. Data menunjukkan tingkat kepercayaan mencapai 70%, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Masih ada catatan penting, terutama dalam hal pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat. Ini menjadi PR bagi kita semua," tambahnya.

Dalam Rakernis ini, Divisi Humas Polri juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai kanal komunikasi resmi Polri, seperti Tribrata News, TV Polri, media sosial, dan website pengaduan masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kanal-kanal ini masih perlu ditingkatkan.

"Bagaimana masyarakat bisa percaya dan memanfaatkan layanan kita jika mereka tidak tahu keberadaannya? Ini tugas kita semua untuk memastikan kanal komunikasi Polri dikenal dan dimanfaatkan secara maksimal," tegas Irjen Sandi.

Sebagai langkah konkret, Divisi Humas Polri akan memperkuat program edukasi dan pelatihan bagi jajaran kehumasan di tingkat Polda dan Polres. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi digital, termasuk pemantauan isu melalui media monitoring, akan terus ditingkatkan.

Rakernis ini juga menjadi ajang apresiasi bagi jajaran Humas Polda yang aktif dalam publikasi informasi kepolisian. Beberapa Polda yang dinilai unggul dalam strategi komunikasi publik diberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kinerja kehumasan di seluruh Indonesia.

Melalui Rakernis 2025, Humas Polri menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan strategi komunikasi yang lebih presisi, Polri berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di tengah tantangan yang terus berkembang.

TANAH LAUT - Kabar duka kembali terjadi untuk insan Lalu Lintas Tanah Laut, telah terjadi Kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan 3 (tiga) orang korban meninggal dunia, 3 (tiga) orang Korban mengalami Luka Serius serta 2 (dua) orang korban mengalami luka ringan.

Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 15.30 Wita di Jalan A. Yani Jalur Lingkar Gunung Khayangan desa Ambungan. "Kami telah menurunkan Unit Laka Sat Lantas Polres Tanah Laut untuk melaksanakan evakuasi dan olah Tempat Kejadian Perkara" kata Ricky dalam keterangannya, Rabu (07/05).

Pada saat kejadian Mobil toyata avanza no. pol DA 1795 ID yang dikemudikan oleh Sdr. Iqbal bersama 7 (tujuh) orang temannya yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin melaju dari arah Banjarmasin menuju kota pelaihari, sesampainya di TKP mobil yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi mengalami oleng setelah melewati jalan yang bergelombang sehingga mengakibatkan mobil terbalik sebanyak 4 kali membuat pengemudi an. iqbal serta penumpang an. rizal dan agus terlempar keluar dari mobil sehingga mengalami luka parah pada bagian kepala dan meninggal dunia di Lokasi Kejadian.

Sedangkan 5 (lima) Orang penumpang lain yang selamat masih berada didalam mobil yang mengalami rusak berat dan segera dievakuasi ke RSUD H. Boejasien pelaihari untuk mendapat perawatan, posisi 3 korban dan mobil yang rusak parah berada ditengah jalan sehingga sempat mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Namun berkat kesigapan anggota Polres tanah laut dibantu oleh relawan tanah laut dalam mengurai kemacetan dan evakuasi korban sehingga arus lalu lintas dapat lancar kembali.

Korban meninggal dunia telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, korban penumpang an. fajar mengalami patah kaki kiri, ahmad mengalami robek pada kaki kiri, sukma mengalami patah tulang dagu, sedangkan sabda dan ananda hanya mengalami luka lecet serta shock atas kejadian tersebut dan telah mendapatkan perawatan medis.

"Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi korban bahwa mereka akan menuju pantai Angsana Kab.Tanah Bumbu untuk menyaksikan kegiatan tadabur alam" tutur Kapolres.

Pada akhir keterangannya kapolres mengungkapkan "Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban meninggal dunia dan mengupayakan untuk membantu proses pemulasaraan jenazah hingga kerumah duka, serta kami berharap kejadian ini menjadi cambuk pengingat untuk semua pihak agar lebih berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendaraan di jalan"



Selasa, 06 Mei 2025

Tanah Laut – Guna memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, anggota Polsek Tambang Ulang melaksanakan kegiatan pengamanan, pengaturan, dan ploting jalur di titik-titik rawan kemacetan serta rawan kecelakaan lalu lintas, Rabu (7/5) pagi.

Kegiatan ini juga difokuskan pada pengawasan di zona aman sekolah yang berada di wilayah hukum Polsek Tambang Ulang. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para pelajar dan masyarakat yang beraktivitas di pagi hari.

Pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas ini merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Tambang Ulang dalam meminimalisir potensi terjadinya kemacetan maupun kecelakaan, khususnya pada jam-jam sibuk.

Dengan kehadiran personel di lapangan, diharapkan tercipta situasi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar, sekaligus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat pengguna jalan.


Tanah Laut – Polres Tanah Laut menerima kunjungan kerja dari Tim Audit Kinerja Itwasda Polda Kalimantan Selatan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Audit Kinerja Tahap I Tahun 2025, yang meliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (7/5) di Joglo Wicaksana Laghawa Polres Tanah Laut.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Tim B, Kompol Mei Rudi, S.E., M.M., beserta anggota tim, dan disambut oleh Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K., yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Andri Hutagalung, S.Ab., M.A.P.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Pejabat Utama Polres Tanah Laut, Para Kapolsek Jajaran Polres Tanah Laut, serta para Operator Perencanaan dan Pengorganisasian.

Dalam sambutannya, Wakapolres Tanah Laut menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim audit serta menegaskan komitmen Polres Tanah Laut untuk mendukung penuh pelaksanaan audit sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja kepolisian.

Audit kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Tanah Laut, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengorganisasian, guna mendukung pencapaian tugas pokok Polri ke depan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh tim audit dan pemeriksaan administrasi oleh para operator di masing-masing bidang yang menjadi obyek audit.


 


Semarang – Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara Polri dan Dewan Pers dalam menangani berbagai isu pers dan informasi di era digital saat ini. Hal ini disampaikan saat memberikan materi pada kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025, Selasa (6/5/2025) di Akpol Semarang.

“Saya bisa sampaikan bahwa memang ini jalan yang terbaik, untuk kemudian bersama-sama Dewan Pers dan Polri melakukan sinergi untuk menyampaikan komunikasi kepada masyarakat luas,” ujar Totok di awal paparannya.

Namun demikian, Totok mengakui bahwa pemahaman mengenai MoU dan PKS antara Polri dan Dewan Pers belum merata di seluruh jajaran kepolisian, terutama di level penyidik Polres.

“Belum dipahami secara keseluruhan isi dari MoU dan PKS itu oleh seluruh jajaran Polri. Karena itulah kami di Dewan Pers terus melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke tingkat penyidik Polres,” ungkapnya.

Ia menyoroti fenomena oversupply media, yaitu lahirnya media baru dalam jumlah besar setiap saat, yang tidak semuanya dijalankan oleh insan pers profesional. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam membedakan antara wartawan yang menjalankan fungsi jurnalistik secara sah dengan individu yang hanya memanfaatkan platform digital untuk kepentingan pribadi.

“Sekarang itu sudah mulai ada semacam oversupply terhadap jumlah media. Bayangkan, hari ini seseorang masih bekerja sebagai tukang batu, besok dia sudah punya website sendiri,” kata Totok menggambarkan kondisi lapangan.

Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap situasi ketika wartawan diproses hukum tanpa koordinasi lebih awal dengan Dewan Pers, yang dapat memicu reaksi luas dari komunitas pers nasional hingga internasional.

“Kalau polisi menjadikan seorang wartawan sebagai tersangka, serangannya langsung ke Kapolri. Ada semacam esprit de corps dari kalangan wartawan yang kadang membabi buta,” ujarnya.

Totok memberikan contoh beberapa kasus, seperti pembunuhan jurnalis di Kalimantan dan pembakaran keluarga jurnalis di Medan, yang sempat menimbulkan kegaduhan karena belum adanya klarifikasi atau komunikasi yang cukup di awal.

“Kalau saja sejak awal disampaikan kepada kami, bisa kami bantu luruskan. Tidak perlu semua bukti dari sosmed sampai berita dikumpulkan untuk dibawa ke pengadilan. Kita bisa duduk bareng dulu untuk menetapkan posisi yang tepat,” katanya.

Ia menilai pentingnya komunikasi langsung antara penyidik dan Dewan Pers dalam menangani kasus yang melibatkan media atau wartawan, agar tidak muncul salah paham di masyarakat dan tidak menyudutkan institusi Polri secara tidak adil.

“Saya yakin kalau kita mengikuti jalur yang sudah disepakati dalam MoU, maka penyelesaian persoalan akan lebih cepat dan tidak melebar ke mana-mana,” tegasnya.

Totok juga mengusulkan agar sosialisasi MoU dan PKS dilakukan lebih masif, baik secara daring maupun tatap muka, serta melibatkan para Kasubbid Humas dan Tim Humas di Polda dan Polres seluruh Indonesia.

“Saya yakin, MOU yang sudah kita perbarui ini akan berjalan efektif jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, karena Polri punya jaringan luas hingga ke daerah,” pungkasnya.

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia. Operasi dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, pre-emtif, dan preventif.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa operasi ini merupakan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” jelasnya.

Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi ini. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Statistik Pembaca