Kabupaten Tanah Laut menjadi pilot project percontohan Kota Bebas dari Pungli

 

Kabupaten Tanah Laut (Tala) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi pilot project percontohan Kota Bebas dari Pungli yang pencanangannya dihadiri Ketua Satgas Saber Pungli Republik Indonesia Komjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., Selasa (22/6/2021) pukul 10.00 Wita.

Selain dihadiri Komjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., kegiatan yang berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin ini juga turut dihadiri Sekretaris Saber Pungli Irjen Pol Dr. Drs. Agung Makbul, S.H., M.H., Pj. Gubernur Kalsel Dr. Safrizal ZA, M.Si., Ketua DPRD Provinsi Kalsel DR(HC). H.Supian HK, S.H., M.H., Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, Sh.H., M.Hum. diwakili Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Heri Armanto Sutikno, S.H., M.Si. Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, Kajati Kalsel, Kadishub Kalsel, para Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalsel, serta Forkopimda Kabupaten Tanah Laut.

Ketua Satgas Saber Pungli RI Komjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si. dalam kesempatannya mengatakan bahwa Pencanangan Kota Bebas dari Pungli ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden RI No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli.

"Kami berterima kasih dan apresiasi sekali kepada Pemprov Kalsel yang telah menginisiasi Kabupaten Tanah Laut menjadi pilot project Kota Bebas dari Pungli," kata Komjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.

Dia mengungkap, Tanah Laut yang sudah mendapatkan predikat WBK ini bakal akan diikutsertakan dalam lomba secara Nasional dan diharapkan dapat konsisten sehingga ketika evaluasi dan penilaian nantinya bisa menjadi yang terbaik.

“Untuk itu saya selaku Ketua Satgas Saber Pungli RI mendorong untuk lebih giat melakukan sosialisasi, terutama aspek pencegahan yang dikedepankan. Karena, lebih baik mencegah daripada sudah terjadi pungutan liar yang akhirnya ditindak.,” ucap Ketua Satgas Saber Pungli RI.

"Komitmen kan sudah dilakukan, Insya Allah Kalsel bebas dari pungli, terutama aspek birokrasi pelayanan publik, yang kerap dikeluhkan masyarakat," tambah Jenderal bintang tiga yang juga menjabat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri itu.